EDARAN PIMPINAN NASIONAL OKTOBER 2010 “KEBANGKITAN PEMUDA MENUJU KEMERDEKAAN NASIONAL"

PEMBACAAN SECARA UMUM INDONESIA SAAT INI

Pasca kemenangan SBY-Boediono dipemilu 2009 lalu, banyak kalangan yang kemudian mempredeksi bahwa nasib rakyat Indonesia akan semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan. Prediksi ini muncul akibat perdebatan awal pemilihan capres-cawapres yang kemudian memposisikan bahwa wakil presiden Boediono sebagai agen noelibm isu ini kemudian, menjadi isu yang sangat santer yang akhirnya mampu menciptakan perdebatan wacana antara ekonomi neolib dan ekonomi kerakyataan, tetapi sekali lagi hal ini tidak berlangsung lama. Sebab setelah kemenangan SBY-Booedino, rakyat disajikan pertunjukan konflik elit yang akhirnya berujung pada negosiasi kekuasaan dan bagi-bagi kue kekuasaan diantara partai pendukung penguasa dan partai yang menjadi penentang semu penguasa, sehingga kita dapat melihat dengan jelas bahwa oligarki elit politik yang berada dilingkar kekusaan semakin menunjukan karakternya masing-masing. Inilah konsekuensi dalam situasi reziman bentukan demokrasi proseduralisme, negosiasi politik ekonomi terus dilakukan, parlemen merupakan ruang negosiasi paling telanjang antara partai politik (pendukung maupun penentang semu) dengan reziman dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan politik. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwa karakter rezim yang saat ini berkuasa sebagai bagian dari agen neolib sudah sangat jelas terlihat. Sekali lagi bahwa naiknya SBY-Boedionio telah merepresentasikan keberhasilan reproduksi dan reorganisasi kepentingan elit politik (eksekutif-legislatif) sebagai antek dari neolib dengan modal internasional.

Representasi dari kemenangan neoliberalisme pada pemilu 2009, ditunjukan pada masih besarnya cengkraman kapitalisme internasional terhadap sumber-sumber daya alam Indonesia, serta masih manutnya pemimpin negeri ini terhadap tekanan-tekanan modal internasional. Tindakan yang kemudian menjadikan pemimpin negeri sebagai boneka modal internasional sangat terlihat pada saat momentum pertemuan-pertemuan internasional, SBY tidak segan-segan melakukan perundingan guna meminjam utang baru kepada sejumlah lembaga donor. Lihat saja pada pertemuan G-20 pada bulan Juni tahun 2010 ini. Pada saat SBY dan Obama melakukan pertemuan secara pribadi disela-sela pertemuan G20. Pertemuan antara SBY dan Obama ini kemudian menyepakati adanya Comprehensive Partnership Agreement yang kemudian dikenal dengan Kemitraan Kompherensif. Kemitraan kompherensif ini kemudian menghasilkan beberapa catatan dan bantuan yang diberikan kepada negara Republik Indonesia. Catatan yang kemudian harus dilakukan oleh pemimpin negeri ini demi mendapatkan bantuan adalah menarik subsidi listrik dan berkomitmen mengurangi subsidi terhadap bahan bakar yang bersumber pada fosil. Hal ini dilakukan agar rezim Indonesia dipandang negara yang berkomitment dalam menganggulangi krisis perubahan iklim. Tapi tentu saja pencabutan subsidi listrik dan pengurangan subsidi pada bahan bakar bersumber pada fosil, akan berdampak luas pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena SBY telah terlanjur janji, maka pada awal Juli lalu, rezim SBY tidak segan-segan mengumumkan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Hal ini tentu saja banyak ditentang oleh rakyat Indonesia, karena kenaikan tarif dasar listirk ini akan jelas-jelas semakin menambah susah nasib rakyat Indonesia dan memukul sektor perekonomian rakyat Indonesia. Terlepas dari itu, sebagai ujud dari janji para pemodal asing, SBY mendapatkan pinjaman senilai US$ 136 juta untuk tiga tahun dalam bentuk program-program yang mendukung kerja sama Ling­kungan Hidup dan Perubahan Iklim bagi Indonesia. Meski­pun upaya tersebut disebut Obama sebagai langkah untuk mendukung hasil pertemuan Kopenhagen, namun tampak­nya itu berkaitan erat dengan kepentingan bisnis AS semata. Sebagaimana disebutkan dalam siaran pers Gedung Putih, melalui program Kemitraan Solusi, AS memberikan dana utang senilai US$ 119 juta yang mencakup bidang-bidang kerja sama lingkungan hidup dan perubahan iklim seperti Ilmu Penge­tahuan (Science), Kelautan (Oceans), Penggunaan Lahan (Land Use), dan Inovasi (Innovation). Selain itu, utang juga diberikan untuk mendukung Pusat Perubahan Iklim senilai US$ 7 juta dan US$ 10 juta untuk proyek-proyek maupun kemitraan-kemitraan yang berkaitan, termasuk kemitraan publik-swasta yang fokus untuk mengatasi tantangan yang berhubungan dengan perubahan iklim di Indonesia. Rencana AS di balik proyek utang luar negerinya tidak lain adalah untuk meningkatkan penguasaan investasi dan perdagangan di Indonesia. Minat tersebut jelas terlihat sejak pertengahan tahun 2009. Indonesia-AS telah menandatangani perjanjian-perjanjian seperti kerja sama Science and Technology Cooperation dan kerja sama Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Perjanjian ini ditujukan dalam rangka mendorong investasi AS di sektor energi bagi penyediaan energi ramah lingkungan. Inilah kemudian dapat kita lihat bahwa isu perubahan iklim merupakan salah satu isu yang paling diminati negara-negara maju dan kalangan pebisnis AS. Isu ini akan menjadi jalan bagi investasi teknologi baru, perdagangan energi, dan produk ramah lingkungan serta utang luar negeri dalam kerangka perubahan kebijakan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Secara umum dapat kita katakan bahwa semua rencana rezim global tersebut diamini oleh elite politik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah rezim yang sangat loyal terhadap ideologi globalisasi pasar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, dalam mukadimah sebuah UU, WTO dijadikan sebagai landasan sebuah produk perundang-undangan. Ini terlihat dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman Modal (UUPM) yang menetapkan azas national treatment dan most favoured nation (MFN) sebagai dasar pijakannya. UU tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara asing,  modal asing dengan penduduk Indonesia dan modal dalam negeri. Inilah yang menyebabkan kedudukan modal asing menjadi semakin dominan atas negara dan rakyat. Aturan global juga merangsak masuk melalui Free Trade Agreeent (FTA). Aturan-aturan perdagangan bebas yang berdampak mematikan bagi industri dan ekonomi nasional diadopsi menjadi hukum positif. ASEAN Charter ditandatangani dan diratifikasi parlemen sebagai dasar bagi Free Trade Area ASEAN (AFTA) dan sebagai dasar bagi FTA antara ASEAN China, India, Korea, Jepang, EU dan AS. Persaingan dan  kompetisi  yang menjadi dasar penyelenggaraan FTA  yang semakin menekan ekonomi nasional. Dengan melihat ini semua, kemudian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa posisi rezim yang berkuasa di negeri ini adalah antek-antek dari kapitalisme internasional dan akan selalu memfasilitasi masuknya proses ekploitasi-penghisapan oleh modal internasional terhadap sekian banyak sumber daya alam Indonesia dan rakyat Indonesia.

LAWAN ANTEK NEOLIBERALISME DAN OLIGARKI POLITIK KEKUASAAN.

Seperti yang tercatat diatas tentang bagaimana massifnya proses penindasan itu terjadi di tengah-tengah rakyat Indonesia yang akhirnya menciptakan kemiskinan yang akut rakyat Indonesia, tetapi situasi kemiskinan dan terpuruknya nasib rakyat ini, seolah bukanlah bagian yang harus ditanggulangi dengan cepat oleh para elit politik dan pemimpin negeri ini. Terbukti pemimpin negeri ini dan para elit politik yang duduk dibangku kekuasaan saat ini, kemudian sibuk mengamankan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadinya masing-masing. Sedari awal pasca kemenangan SBY-Boediono, rakyat hanya dipertontonkan dengan perseteruan antar elit politik. Dari kemunculan isu Century, cicak-buaya, pembentukan Setgab koalisi sampai pada isu reshufle kabinet mewarnai konstelasi politik nasional hari ini. Sampai pada akhirnya, para pemangku mandat rakyat di ruang eksekutif-legislatif sampai yudikatif, melupakan problem dasar rakyat Indonesia. Disisi lain pemimpin rezim ini malah membuat kebohongan publik dengan mengumumkan penurunan angka kemiskinan menjadi 13,3 persen atau jumlah penduduk miskin sekitar 31,02 juta—data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Sensus Penduduk 2010. Data tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan kondisi sebenarnya, sebab salah satu media di Indonesia yaitu Kompas merilis data yang berbeda dengan data BPS. Kompas mengatakan bahwa dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diperuntukkan bagi orang miskin, penerima bantuan iuran dari rezim berjumlah 76,4 juta orang. Mereka adalah penduduk yang dapat menggunakan jaminan itu ketika sakit. Angka itu lebih dari dua kali lipat dari angka penduduk miskin menurut BPS, yakni 31,02 juta jiwa pada tahun 2010. Padahal dalam menghitung angka kemiskinan BPS juga menggunakan data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dan ternyata dibalik ini semua, data yang dikeluarkan BPS tersebut, akan dijadikan sebagai data dalam laporan yang akan dibawa ke Pertemuan Tingkat Tinggi PBB mengenai Tujuan Pembangunan Milenium yang berlangsung pada 20-22 Desember 2010 di New York nanti, dengan harapan bahwa rezim saat ini dipandang baik di mata dunia internasional dengan mampu menuntaskan kemiskinan. Hal ini kemudian ditambah lagi dengan semakin banyaknya pengangguran yang mencapai angka 8,59 juta orang atau sekitar 7,41% dari 116 juta orang total angkatan kerja (BPS Mei 2010), tentu ini bukanlah prestasi yang harus dibanggakan, tapi ini adalah preseden buruk yang menunjukan bahwa rezim beserta elit politik negeri ini tidak mampu membawa rakyat negeri ini ke dalam ruang kesejahteraan yang telah lama diidam-idamkan oleh rakyat negeri ini.

Dalam lapangan agraria sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kelahiran UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lazim disingkat UUPA) sesungguhnya merupakan tonggak penting dalam politik pembaruan agraria nasional, hanya saja kini UU tersebut malah digantung posisinya dan malah direduksi dengan kemunculan UU Sektoral yang sarat dengan praktek pemiskinan dan penghisapan rakyat Indonesia yang masih merindukan berdaulat 100% di tanah airnya sendiri. Sesungguhnya melalui UUPA, para founding fathers bangsa ini sebetulnya berupaya membongkar warisan struktur penguasaan agraria yang bercorak kolonial dan feodal di atas menjadi struktur penguasaan yang dapat menjamin terwujudnya pondasi berdaulatnya perekonomian dan kedaulatan pangan rakyat untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Tidak berbeda dengan sektor lainnya. Dalam kehidupan buruh, dengan kebijakan politik kenaikan upah minimun tiap tahunnya yang terdesentralisasi hingga kini hanya menjadi mainan para penguasa lokal.

Untuk itu kita memandang bahwa situasi pasca pemilu 2009 tidak hanya membuat situasi rakyat semakin terjerembab dalam jurang kemiskinan tetapi lebih dari itu, pemujaan parlemen dan elit-elit politik bangsa ini terhadap sistem demokrasi prosedural yang selalu saja dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan semata tanpa mencoba memasuki relung dalam ekonomi politik rakyat yang menjadi dasar segala “alasan” berputarnya roda sejarah masyarakat yang berdaulat 100%, dimana pada akhirnya hanya akan melahirkan tindakan mempersoalkan untung rugi sosial politik dan tidak bisa dijadikan jaminan berakhirnya penindasan-penghisapan kemanusiaan di republik ini. Maka demi untuk mengarahkan seluruh tenaga pemuda dan kerja-kerja pergerakan ekstraparlementer bagi sepenuh-penuhnya kesadaran dan sekuat-kuatnya organisasi massa di semua sektor strategis masyarakat Indonesia dan demi terwujudnya demokrasi rakyat yang sejati, disinilah sesungguhnya sikap dan spirit perubahan Pemuda Indonesia akan selalu diperdengarkan melalui tindakan-tindakan perlawanan dan pergerakan rakyat di setiap jantung ekonomi politik parlemen (Inkonstitusional Rezim) yang masih saja mendenyutkan nadi penindasan hingga detik ini.

KEBANGKITAN KEMBALI KEKUATAN PEMUDA SEBAGAI PELOPOR PERUBAHAN (sikap FPPI di Momentum Sumpah Pemuda)

Melihat semakin carut-marutnya situasi yang dialami rakyat Indonesia saat ini, yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana organisasi FPPI harus bersikap?. Pertanyaan ini muncul dengan semakin massifnya konflik elit yang mengimbas pada konstelasi situasi gerakan sosial saat ini. Suguhan atas konflik elit serta semakin ”ngawur”nya gerakan sosial bersikap membuat situasi rakyat menjadi semakin aapatis terhadap gerakan saat ini. Banyaknya gerakan yang kemudian terfragmentasi pada konflik elit politik menjadikan FPPI sadar betul bahwa disituasi saat ini yang sangat dibutuhkan adalah kekuatan gerakan yang dapat dijadikan pelopor perubahan dengan selalu mengusung isu-isu problem kerakyataan sebagai ujung tombak dalam kerja gerakan mendorong situasi sosial menjadi situasi politik. Maka dalam momentum sumpah pemuda ke 82 ini, FPPI kembali mengusahakan dirinya (organisasi) untuk menjadi garda depan perubahan dengan tetap mengusung isu kerakyataan sebagai tema besar perjuangan saat ini, serta mencoba membangun kepeloporan gerakan dengan membangun aliansi-aliansi taktis maupun strategis dalam kerangka gerakan ekstraparlementer. Melihat hal ini, FPPI secara organisasi baik ditataran nasional dan juga diharapkan sampai pada tataran pimpinan kota, mampu membangun kekuatan rakyat dalam bingkai ekstraparlementer dengan tetap mendorong isu kerakyataan sebagai tema besar perjuangan. Untuk itu FPPI Pimpinan Nasional akan mencoba mengambil kepeloporan itu dengan melakukan aksi pada :

1. Melakukan aksi tahan lama bersama Front Transportasi Jakarta (Frontjak) dan Serikat Buruh Transportasi Indonesia (SBTNI) Solidaritas Anak Jalanan Untuk Demokrasi(SALUD) dengan membangun poskoh Siaga Pemuda melawan Neolib dan oligarki elit politik kekuasaan di depan Istana Merdeka dari tanggal 26-28 Oktober 2010 (sebelumnya dilakukan Konferensi Pers tanggak 25 Oktober 2010 di Tugu Proklamasi) dan tetap menjadikan Isu-isu problem kerakyataan sebagai tema besar perjuangan rakyat Indonesia.
2. Diharapkan disetiap ruang pengorganisiran dan pengorganisasian massa, kader-kader FPPI mampu melakukan kegiatan agitasi dan propaganda guna membangkitkan semangat dan kesadaran rakyat terhadap ketertindasannya.
3. Di harapkan pada Tanggal 28 Oktober 2010, seluruh Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia dapat melakukan aksi serentak dengan tetap mengusung isu-isu kerakyataan sebagai tema besar perjuangan. Aksi dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri ataupun membangun aliansi dengan kekuatan ekstraparlementer lainnya. Aliansi strategis–taktis tersebut dapat dilakukan bersama, dengan seluruh daerah kantong-kantong pendampingan kita atau bersama jejaring gerakan rakyat yang lainnya yang bisa kita proyeksikan jangka panjang dalam mengusung kerja-kerja pengorganisiran atau kampanye pergerakan ekstraparlementer kita.
4. Sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa pahlawan terdahulu, PN FPPI menghimbau supaya di berbagai kota secara serentak diadakan Aksi Tabur Bunga ke Makam Pahlawan di daerah-daerahnya masing-masing pada tanggal 10 November 2010.

Dengan ini dapat disimpulkan, bahwa keniscayaan atas perjuangan rakyat terhadap penindasan dan kemiskinan sama saja bermakna konsolidasi nasional demokrasi kerakyatan. Dimana proletarisasi negara bangsa serta marjinalisasi dan penghisapan sumber daya alam republic ini sudah harus disingkirkan dan menegaskan kembali kemerdekaan nasional kedua, dimana kedaulatan Negara diukur dari kedaulatan warga negaranya terhadap tanah, air, udara dan seluruh kekayaan yang dikandung oleh ibu pertiwi ini.

Untuk itu, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini sudah saatnya seluruh kekuatan elemen pemuda bersama semesta rakyat Indonesia menuntut:

1.       Negara Republik Indonesia harus segera mengakhiri kerjasama internasionalnya baik yang bersifat multirateral dan bilateral yang selama ini merugikan Indonesia dan mendorong kerjasama internasional yang berdasarkan keadilan global.

2.       Menegaskan bahwasanya skema perekonomian pemerintahan SBY-Bediono telah mendorong perputaran roda ekonomi dalam negeri dan bangunan industri nasional masih saja didominasi oleh modal-modal asing.

3.       Dan masih kuatnya dominasi modal asing di Indonesia adalah sebagai akibat praktek liberalisasi, deregulasi dan privatisasi (capital violence) yang telah diselenggarakan pemerintahan republik ini yang mana selalu didahului dengan lahirnya berbagai formulasi kebijakan negara yang inkonsitusional (judicial violence) dan peraturan perundang-undangan yang semakin liberal dan memiskinkan warga negaranya sendiri.

4.       FPPI menegaskan bahwa yang hari ini hadir di kekuasaan tidak lebih dari para kaum oligarki yang diuntungkan oleh demokrasi prosedural, yang tetap diposisi sebagai bagian dari kelompok yang selalu menggunakan kekuasaannya sebagai alat menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik, serta kita juga menegaskan karakter rezim saat ini adalah karakter rezim neolib yang akan selalu melanggengkan semua agenda neolib yang akan semakin menyebabkan rakyat negeri ini terjerumus pada jurang kemiskinan.

5.       Menegaskan bahwa FPPI akan selalu menjadi garda depan perubahan dengan tetap melakukan aksi-aksi yang mengusung isu-siu kerakyataan yang berorientasi pada menjadikan peristiwa sosial menjadi peristiwa politik.

6.       Menyerukan adanya persatuan antar gerakan semesta rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial budaya yang disebabkan oleh dominasi modal internasional.

Penutup

Bangsa ini adalah bangsa yang besar, dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 230 juta jiwa, serta dengan jumlah pulau yang cukup banyak dan sumber daya alam yang melimpah, tetapi sangat sulit mewujudkan kesejahteraan yang seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ditengah usia kemerdekaan yang telah mencapai 65 tahun (bukanlah usia yang pendek), tapi cita-cita kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh faunding father kita sampai dengan hari ini belumlah dapat terwujud. Peristwa demi peristiwa sejarah semenjak pasca 45 hanya menjadikan rakyat sebagai objek yang selalu bisa diinjak oleh para penguasa negeri ini. Pergantian rezim orde lama ke orde baru bahkan setelah memasuki rezim di orde reformasi saat ini, tidak banyak atau bahkan tidak ada sedikit pun memberikan perubahan bagi rakyat miskin Indoesia. Malah yang kemudian terjadi kesejahteraan di negeri ini hanya menjadi bagian dari mimpi kebanyakan rakyat Indonesia. Maka dari itu kita Front Perjuangan Pemuda Indonesia, akan tetap selalu menjadi kabar buruk bagi penguasa yang belum mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dan akan selalu bersama rakyat mewujudkan revolusi Nasioonal Demokrasi Kerakyataan. Demikianlah edaran organisasi ini buat sebagai uraian penjelasan terhadap massa dan organisasi berkaitan agenda Oktober dan November 2010 ini. Jaga kesehatannya selalu dan selamat bekerja.

Jayalah Selalu Pemuda Indonesia!!!

MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN

MENDIDIK PENGUASA DENGAN PERLAWANAN

Jakarta, 24 Oktober 2010

Dikeluarkan Oleh:

Ttd

Ferry Widodo

Ketum Pimnas FPPI