GERAKAN SALATIGA BERSATU (GESAB) MENOLAK TUNDUK, MENUNTUT TANGGUNGJAWAB!!!

Salam pembebasan!!

Pasca runtuhnya rezim otoritarian orde baru, kita mengalami liberalisasi hampir pada tiap aspek. Baik itu liberalisasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada satu sisi terbesit secercah harapan bagi kebebasan dimana ruang ekspresif bagi seluruh komponen bangsa kian terbuka lebar, namun pada sisi lain bangsa ini justru kian tercerabut dari realitasnya sementara mereka yang memegang otoritas atas kebijakan (baca: elit kekuasaan) hingga hari ini tidak menempatkan Negara sebagai wadah bagi khalayak banyak, akan tetapi lebih sebagai wadah membagi kekuasaan diantara mereka. Ironi negeri ini semakin terlihat manakala masifikasi liberalisasi tersebut tidak dibarengi dengan masifikasi kesadaran massa. Proses liberalisasi yang terjadi lebih tepat dikatakan sebagai upaya menelanjangi masyarakat dan mencerabutnya dari kesadaran kritisnya untuk memperjuangkan kedaulatan atas tanah, air, dan udara sebagai basis produksinya. Alhasil, runtuhnya otoritarianisme orde baru justru menghasilkan pemerintahan yang memproduksi konsumerisme massa dalam hampir tiap aspek kehidupan sosial. Budaya konsumtif ini pun terjadi pada tataran kekuasaan yang sangat konsumtif –bahkan tunduk—pada gagasan-gagasan yang sesungguhnya diciptakan untuk menjajah cara berpikir Indonesia.

            Sikap pemerintah yang kian menegaskan ketidakberpihakannya pada rakyat melalui sistem demokrasi prosedural yang mengakomodasi tumbuh kembangnya oligarki di negeri ini terus menerus menyajikan kontradiksi politik sebagai realitas di tengah kehidupan sosial telah membalik realitas sosial yang seharusnya menjadi milik sadar massa. Suguhan kontradiksi politik yang terus menerus disajikan dalam praktek-praktek kekuasaan tersebut kian membawa masyarakat menjauh dari kepentingan bersama yang dipersatukan melalui Indonesia. Situasi ini semakin mendorong ranah sosial dipenuhi aroma konflik yang terjadi hampir di tiap bagian wilayah Indonesia. Kondisi ini jelas melemahkan posisi kita sebagai bangsa di tengah perhelatan global sehingga kapitalisme global semakin mudah melakukan penetrasinya dan menjadikan Indonesia sebagai lahan pertarungan.

Setelah terpilihnya SBY-Boediono dipemilu 2009, ternyata tidak banyak membawa perubahan yang cukup berarti dalam proses kesejahteraan rakyat. Lihat saja pada saat akhir periode kepemimpinan rezim SBY pada tahun 2009 lalu, dengan tidak malu-malu pemerintahan SBY pada pertemuan Kopenhagen yang membahas tentang perubahan iklim, kembali mengajukan utang untuk perubahan iklim. Kebijakan pemerintah tersebut jauh dari prinsip keadilan iklim dimana negara maju seharusnya memberikan kompensasi terhadap negara berkembang bukan lewat pengucuran utang, hal ini kemudian menyebabkan Indonesia kembali masuk kepada jebakan utang yang cukup besar.

Kemudian dengan alih-alih melakukan pembangunan ekonomi rakyat, pemerintahan rezim saat ini ternyata melakukan hal yang sebaliknya. Kebijakan negara yang selalu berkiblat kepada mekanisme pasar, semakin terlihat. Kesepakatan perdagangan FTA (Free Trade Agrement/perjanjian perdagangan bebas) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, juga menjadi bumerang bagi proses industrialisasi negeri ini. China sebagai raksasa baru negara industri akan melakukan eskpor besar-besaran hasil industrinya kepada Negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hal ini dilakukan menyusul dibebaskan bea masuk bagi semua hasil industri Cina dan inilah bentuk kesepakatan perdagangan FTA (Free Trade Agrement) yang terlanjur diikuti oleh Indonesia. Maka dapat diperkirakan bahwa situasi perdagangan di Negara-negara Asia Tenggara bahkan di Asia Pasifik akan menjadi sangat liberal dan kompetitif. Dari situ bisa kita lihat bersama, maka UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) akan bersaing habis-habisan dengan produk asing.

Untuk itu kami dari Gerakan Salatiga Bersatu (GESAB) menyerukan kepada seluruh element masyarakat salatiga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk :

1. Menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat Indonesia
2. Mendesak pemerintah membangun jaring ekonomi kerakyatan.
3. Melakukan penjagaan asset-aset local.
4. Membuka akses pasar terhadap produk lokal.

Salatiga, 7 April 2010

Tertanda

Korlap aksi

Petrus Gatot